The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

Perjuangan HAM dan Ikhtiar Penghapusan Diskriminasi di Indonesia PDF Print E-mail
Written by L Riansyah   
Tuesday, 23 February 2010 14:28

Tuhan pernah berujar bahwa manusia dihadirkan di muka bumi dengan keragaman. Keragaman jenis kelamin, keragamanan bangsa, keragaman suku, dan keragaman-keragaman yang lain, yang –menurut Tuhan_ semua itu ada agar manusia bisa saling mengenal dan berdialog. 

Karena itu, keragaman adalah realitas hidup yang hadir sejak kehidupan manusia diciptakan. Menolak keragaman berarti tidak percaya pada hidup dan menggugat Sang Pencipta Kehidupan.

 

Dalam menyikapi perbedaan dalam keragaman itu manusia memiliki kemampuan dan tanggung jawab. Kemampuan untuk mengenali ‘yang lain’ di luar dirinya dan tanggung jawabnya untuk mengelola keragaman sebagai kekayaan dengan penuh tanggung. Meminjam perspektif Windo Wibisono, setidaknya keberagaman memilki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi keberagaman adalah kekayaan social budaya (social capital and culture capital) namun disis lain keberagaman mengandung sebuah sekat pembeda, yang memisahkan dan mengklasifikasikan satu dengan yang lain. [1]

 

Jika keragaman adalah sebuah kekayaan, mungkin bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang terkaya di dunia. Bagaimana tidak, bangsa ini dihuni dan diwarnai oleh berbagai suku, etnis, budaya, ritual, agama dan kepercayaan. Sungguhpun begitu, jika kekayaan ini tidak bisa disikapi secara arif dan tidak disertai dengan norma yang bisa meneguhkan ’kekayaan’ ini dalam bingkai penghormatan dan toleransi maka sangat memungkinkan menimbul gesekan, perselisihan bahkan konfik.

 

Secara faktual, bangsa ini tidak lahir dalam rentang masa yang singkat. Kesejarahan yang panjang telah mengkreasi bangsa ini dengan berbagai kearifan lokal dan kearifan budaya. Menyikapi perbedaan bukan ’makanan baru’ di negeri ini. Namun nampaknya selalu perlu untuk dilakukan perenungan mengapa berbagai konflik yang beririsan dengan isu sara masih kerap terjadi. Meski tidak bisa langsung menjadi simpulan bahwa berbagai konflik tersebut disebabkan karena perbedaan SARA an sich, namun mengapa SARA masih bisa ditunggagi atau setidaknya mewarnai berbagai konflik itu.

 

Dalam sebuah acara refleksi di Depok, Sosiolog UI Thamrin Tamagolo menyampaikan bahwa konflik dalam realitas sosial adalah sesuatu yang wajar. Namun bagaimana konflik itu kemudian harus bisa dikelola dan ditransformasikan menuju terwujudnya perdamaian.[2] Artinya dalam menjalani proses hidup bersama, konflik adalah suatu hal yang mesti terjadi namun bukan berarti perbedaan SARA menjadi alasan untuk berkonflik, malah sebaliknya berbagai norma agama, suku dan budaya sangat bisa menjadi kekuatan untuk menjadi alat transformasi sosial secara damai. Karena pastinya setiap agama dan budaya memilki norma yang mengedepankan perdamaian, humanitas, dan prinsip keadilan.

 

Berbeda bukan untuk Dibedakan

Gagasan multikulturalisme sangat signifikan untuk menjadi perspektif bangsa ini dalam merefleksikan kembali bagaimana kehidupan bangsa ini harus berlanjut dengan pluralitas. Syafiq Syaeroji dalam artikelnya Meneguhkan Dunia Publik Multietnis menjabarkan bagaimana multikulturalisme secara paradigmatik memberikan pengakuan harkat dan martabat manusia dalam budayanya masing-masing.[3] Menurutnya, diperlukan sebuah konsensus sosial politik sebagai sarana pendukung dalam membangun interaksi antar masing-masing entitas bangsa. Dan dalam sejarah kemerdekaan, Pancasila menjadi salah satu konsensus itu yang mampu menjadi simbol, konsensus, dan norma bangsa yang bisa memberi ruang hidup bagi semua agama, etnis dan budaya yang bernaung di bawah bumi Indonesia.

 

Sangat disayangkan, rezim orde baru telah meruntuhkan proses internalisasi konsensus itu dalam regulasi –bahkan represi- negara. Watak pemerintahan Suharto yang haus akan ketertiban, keteraturan dan ’ketunggalan’ telah memaksakan pluralitas diarak dalam penyeragaman ’semu’ dan diikat dalam derap komando otoritariannya.

 

Akibatnya, selain menimbulkan marginalisasi dan diskriminasi, rezim orde baru telah mematikan proses sosial sekian puluh tahun bahkan telah mengakibatkan proses bangsa untuk berdialog dengan perbedaan harus dimulai dari nol. Hal ini nampak jelas bagaimana pasca tumbangnya Suharto hingga saat ini, isu-isu SARA begitu mudahnya menjadi pemantik konflik sosial. Mulai isu etnis China di kerusuhan Mei 1998, isu ’Madura-Dayak’ di konflik Sambas sampai yang terakhir isu agama yang kental mewarnai konflik panjang di Poso.

 

Sebenarnya dalam mengurai problem ini tidak hanya diperlukan pandangan multikultural atau paradigma inklusifitas saja yang perlu dimiliki bangsa ini. Memang sangat sepakat dengan apa yang dituturkan oleh Rizem Aizid, bahwa konflik-konflik itu bisa diminimalisir ketika cara pandang inklusivisme bisa diekspresikan dalam kesadaran, sikap, dan perilaku sosial. [4] Namun lebih dari itu praktik diskriminasi yang dirawat dalam yurispedensi ketatanegaraan kita juga harus dirombak total. Selain itu upaya-upaya serius dalam mewujudkan hak-hal sipil warganegara termasuk hak ekonomi harus sesegera mungkin ditegakkan.

 

Tak ada yang mengingkari bahwa produk perundang-undangan yang kita miliki adalah warisan dari Belanda –yang lebih dari 350 tahun bercokol di negeri ini-. Watak penjajah manapun –termasuk penguasa otoriter yang berwatah penjajah- jelas selalu menindas, mengadudomba, memarginalisasi dan men-diskriminasi. Karena itu dalam membaca berbagai produk perundangan di negeri ini harus selalu dikritis dan dikaji ulang -kalau perlu dirubah total- dalam konteks itu. Ketidak adilan dan diskriminasi yang terus diopersikan oleh penguasa harus segera dihentikan jika bangsa ini tidak ingin menumpuk-numpuk dosa dan kesalahan yang akan merugikan bangsa sendiri. Diskriminasi karena sebuah fakta pluralitas sejak awal adalah salah, karena perbedaan bukan untuk dibedakan akan tetapi untuk ditransformasikan dan dirayakan dalam kerangka perdamaian dan keadilan.

 

Kesadaran akan hal itu rupanya mulai diartikulasikan oleh para elit yang memiliki kewenangan yudikatif. Hal ini juga didorong oleh semakin nyaringnya suara-suara korban diskriminasi/kaum marginal dan kelompok-kelompok kritis. Pencabutan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SKBRI), Revisi UU Kependudukan, Revisi UU KUHP, dan penyusunan RUU Anti Diskriminasi adalah upaya awal yang harus terus diikhtiarkan lebih jauh dalam upaya menegakkan keadilan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Semangat anti diskriminasi dalam merumuskan perundang-undangan

Dalam sebuah acara yang digelar oleh alumnus eks Sekolah Cina, Hamid Awaludin menyatakan bahwa sejak diberlakukaknya UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (yang baru), maka semua warganegara Indonesia sama di hadapan hukum.[5] Memang etnis China adalah salah satu bagian dari bangsa ini yang kerap menerima perlakuan tidak adil. Sulitnya mereka untuk menerima hak-hak sipil layaknya WNI, khususnya terkait administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP, KK, atau passport juga keberadaan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SKBRI) yang biayanya tidak murah. Wajar jika Tomy Su menyambut gembira dan menunggu realisasi UU kependudukan yang baru itu. [6]

 

Tomy Su -yang menggawangi Masyarakat Pelangi Indonesia- juga mengulas sejarah panjang diskriminasi etnis china di Indonesia. Tomy fear juga mengkritisi diskriminasi etnis china terhadap non china di perusahaan-perusahaan milik warga tionghoa. Bagaimana karyawan pribumi sulit untuk bisa mendapatkan kesempatan jenjang karier secara terbuka. Baginya, praktisk diskrimniasi ini jika terus dilakukan akan menjari lingkaran setan yang semakin menggores luka di tubuh sendiri. Karena itulah Tomy memberikan dukungan kepada DPR yang telah melahirkan berbagai produk hukum yang melindungi semua warganegara dari segala tindak diskriminasi.[7]

 

Pada bulan Desember ini Rancangan Undang Undang Administrasi Dan Kependudukan (RUU Adminduk) telah digedog di DPR menjadi UU yang siap dijalankan.[8] UU kependudukan yang baru ini sudah mengalami beberapa kemajuan. Misalnya terkait dengan akta kelahiran gratis dan penghapusan dikotomi ras. Karena itu berbagai kalangan menginginkan agar UU Adminduk ini sesegera mungkin diiukti dengan peraturan-peraturan lain yang mendukung seperti PP, Kepres dan Kepmen. Selain itu nampaknya perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan terhadap implementasi dari UU tersebut secara serius. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik di lapangan selalu berbeda dengan apa yang ada dalam konsepnya. Masih banyak pengaduan-pengaduan terkait dengan diskriminasi kependudukan terhadap ’etnis keturunan’. Hal ini sangat sulit dihilangkan karena birokrasi kependudukan kita memang sering menyalanhgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Namun UU Kependudukan ini masih menyisakan beberapa prinsip mendasar yang menurut Wahyu Efendi, perlu dikritisi, diantaranya :

 

1. RUU Adminduk dibuat dengan tidak melalui proses yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik misalnya rapat dengar pendapat dan sosialisai kepada masyarakat, padahal masyarakat adalah subyek utama diberlakukannya UU tersebut

 

2. Pada awalnya RUU ini bertajuk RUU Catatan Sipil –seperti yang diajukan sebelumnya oleh Konsorsium Catatan Sipil- yang lebih menitik beratkan kepada hukum dan hak-hak sipil, bukan hukum administrasi

 

3. Pendekatan RUU ini lebih kepada ‘pengaturan’ daripada pelayanan. Misalnya adanya kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan disertai dengan sanksi pidana 3 bulan penjara atau subsider denda 5 juta bagi yang lalai(Bab II, IX, dan XII). Hal ini jelas mengabaikan kelomok urban miskin yang sering berpindah-pindah untuk mempertahankan hidup. Apa yang terjadi jika OPY (Operasi Yustisi Kependudukan) diberlakukan kepada mereka?

 

4. Adanya diskriminasi terhadap penganut kepervcayaan dan agama lokal[9]

Yang paling disorot publik adalah bahwa UU Adminduk itu masih belum membebaskan diri dari diskriminasi. Dalam rancangan UU tersebut, dijelaskan kolom agama dalam KTP dan KK untuk penganut kepercayaan tetap harus dikosongkan. Hal ini jelas meminggirkan komunitas keyakinan dan aliran kepercayaan yang jumlahnya cukup besar di negeri ini. Padahal jauh hari klausul itu sudah dikritisi berbagai pihak. Komunitas penganut kepercayaan sebelumnya mengharapkan agar pansus di DPR bisa mewadahi identitas keyakinan mereka dalam RUU adminduk. Nyatanya nomenklatur kepercayaan tidak diakomodir oleh Dewan dalam RUU tersebut.

 

Menurut Sayuti Asyatri -Ketua Komisi II DRR RI- hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya kembali aliran-aliran yang sebelumnya dilarang di Indonesia. Dan DPR akan mempertimbangkan hal itu untuk diakomodasi dalam pencatatan sipil meski teknisnya masih belum jelas.[10] Entah apa yang ada dalam benak yudikatif kita. Mungkin ada semacam ketakutan dari pemerintah –termasuk elit agamawan- untuk mengetahui realitas bahwa jumlah komuntas kepercayaan di Indonesia sangat besar, yang tentunya merongrong eksistensi agama formal yang tentunya dengan dibukanya nomenklatur itu jumlah umatnya akan berkurang dalam hitungan kalkulatif.

 

Polemik ini sempat mencuat di internal dewan sebenarnya. FPDI menolak untuk ikut mengambil keputusan gara-gara tidak diakomodirnya komunitas kepercayaan yang menjadi bagian dari konstitennya. FPDS dan FPP juga sempat mempertanyakan klausul kepercayaan sebelum kedua fraksi ini ikut juga menyetujui. Menurut Tjahyo Kumolo, Ketua FPDIP, UU tersebut belum layak untuk disyahkan, karena jika memang Undang Undang ini diperuntukkan bagi seluruh warganegara Indonesia seharusnya juga memberi ruang bagi komunitas kepercayaan utamanya dalam menunjukkan identitas keyakinannya.[11]

 

Dalam sejarah, diskriminasi yang kerap dilakukan bangsa ini adalah diskriminasi keyakinan. Bagaimana keberadaan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dibentuk secara khusus bagi kelompok-kelompok yang dianggap minor dari mainstrem. Dalam catatan Hendra Tri Ardianto rupanya PAKEM ini berubah fungsi menjadi lembaga yang menghakimi kebenaran atas aliran-aliran yang dianggap sesat atau memberontak.[12] Hendra kemudian mengulas banyak tentang potret perlakuan semena-mena yang dilakukan negara dalam meminggirkan kelompok aliran kepercayaan dan tarekat yang dianggap tidak resmi. Karenanya agar diskriminsi ini tidak terus berjalan, negara harus membenahi perundang-undangan sehingga bisa melindungi kelompok kepercayaan. Padahal di saat yang sama DPR tengah menggodog RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE) atau RUU Anti Diskriminasi. Jika upaya penghapusan diskriminasi –termasuk terhadap kelompok keyakinan- menjadi visi dari RUU PDRE ini maka hendaknya harus dibarengi dengan revisis atas UU Adminduk atau setidaknya ada payung hukum lain yang bisa memberi kesamaan hukum bagi mereka yang memilih menganut aliran kepercayaan sebagai identitas religiusnya.

 

Untuk itulah patut didukung apa yang diwacanakan oleh Mufis A. Busyairi -anggota pansus UU anti diskriminasi- bahwa perlu dilakukan perubahan berkaitan dengan materi juga nama judul RUU PDRE. Menurutnya, perubahan ini dilakukan untuk penyempurnaan dan pendalaman atas RUU tersebut agar bisa menjadi payung hukum perhadap praktik diskriminasi di Indonesia. Dia mengusulkan judul RUU ini cukup dengan nama RUU Penghapusan Diskriminasi saja sehingga bisa menjadi dasar hukum juga untuk diskriminasi di wilayah paham politik, agama dan jender.[13]

 

RUU KUHP yang diharapkan bisa merevisi UU KUHP lama terhadap berbagai praktik diskriminasi juga harus secara serius dikritisi. Banyak pihak yang mulai mengajukan klausul untuk mengahapus beberapa pasal yang melegalkan bebagai praktik diskriminasi. Keberadaan MK yang telah berhasil mencabut pasal penghinaan terhadap presiden karena dianggap meng-istemewakan- hak sipil presiden daripada warga negara lain adalah sesuatu yang penting dalam menghapus diskriminasi.[14] Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana revisi atas RUU KUHP lebih bayak dibidik pada sisi diskriminsi terhadap agama/kepercayaan, perempuan dan hak-hak sipil warganegara.

 

Refleksi Hari HAM Internasional

Bulan Desember merupakan bulan refleksi HAM sedunia. Lima puluh delapan tahun yang lalu, tepatnya 10 Desember 1948, Declaration Of human Right (Deklarasi HAM) dikumandangkan oleh PBB. Seperti yang direkam oleh Budiman Tanuredjjo, deklarasi itu disepakati sebagai standar pencapaian HAM yang kemudian diturunkan dalam Konvenen Hak Sipil dan Politik serta Konvenen Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya.[15] Dan Indonesia ikut meratifikasi konvenen Internasional Hak eksobud 1966 ini pada tahun 2005.[16] Refleksi ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana progress dunia internasional –termasuk Indonesia- dalam mengemban visi Deklarasi HAM 1948 hari ini di tengah berbagai bahaya terorisme, konflik, perang, dan belenggu kemiskinan stuktural.

 

Bagaimana dengan Indonesia? Memang dalam mengupayakan pembenahan kebijakan yang lebih demokratis, bangsa ini sudah menampakkan progress yang signifikan. Namun dalam aspek hak ekonomi, social dan budaya masih jauh. Bagaimana fakta kemiskinan, Pengangguran, penggusuran, dan marginalisasi komunitas local masih sering kita jumpai. Salah seorang anggota Komnas HAM, Amidhan, menyatakan bahwa pelanggaran HAM bidang ekonomi social budaya (eksobud) lebih banyak terjadi. Pelanggaran itu berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik dan kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Amidhan mencontohkan kasus di Bulumba pada tahun 2003 yang berujung pada tewasnya 6 orang yang menuntut pengembalian tanah adat.[17] Karenanya perlu dilakukan penyadaran akan hak eksobud baik bagi warga maupun pemerintah.

 

Kesadaran ini sangat perlu dimiliki khususnya oleh aparat dan birokrat yang bergulat di wilayah hukum dan pemerintahan. Cukup mengagetkan menilik hasil penelitian LBH Surabaya tentang Pelanggaran HAM Berat. Dari penelitian -yang mengambil responden aparat hukum dan birokrat- itu hanya tercatat 30 persen responden yang mengetahui secara rinci tentang makna HAM. Bahkan hanya 10 persen saja yang memiliki kefahaman tentang undang-undang atau konvensi internasional tentang HAM. Menurut M. Syaiful Aris, Direktur LBH Surabaya, fakta inilah yang menyebabkan berbagai pelaporan pelanggaran HAM yang dia tangani tidak pernah mendapat respon dan tindak lanjut sesuai harapan. [18]

 

Dalam sebuah acara yang digelar untuk memperingati HAM Internasional di Lapangan Borobudur Jakarta (11/12), beberapa korban kekerasan fisik, ideology dan kepercayaan menyuarakan keluh kesahnya. Mereka merasa hak dasarnya seperti hak mencari pekerjaan, pendidikan yang layak, keadilan dan mengimani kepercayaan diabaikan. Sugiarti, adalah salah satu seorang yang sempat menyampaikan testimony. Wanita yang berprofesi sebagi Joki three ini one ini mengaku mendapat penganiayaan dari aparat akibat profesinya itu. Forum yang juga dihadiri oleh Suciwati (istri Munir) dan Ny Shinta Nuriyah (Istri Gus Dur) itu menghimbau agar pemerintah bisa berbuat adil dan melindungi hak-hak warganya. [19]

 

”Pemerintah bisa digugat kalau dinilai tidak peduli”. Ini simpulan dalam sebuah dialog yang membincang tentang Hak eksobud, Asfinawati, direktur LBH Jakarta mengungkapkan bahwa rakyat biaa menggugat negara melakukan pelanggran atas hak-hak tersebut. Penggugatan bisa dilakukan melalui class action atau legal standing.[20] Dasar hukum untuk melakukan gugatan ini cukup kuat, selain telah diatur dalam UUD 1945 juga dilindungi oleh Konvenen Internasional.

 

Karena itulah, peringatan Hari HAM selain sebagai media reflektif juga harus dibarengi dengan aaksi-aksi yang produktif utamanya dalam menuangkan gagasan-gagasan kritis bagaimana hak-hak warganegara semakin bisa terjaga sebagai anugerah dari Tuhan. Sikap terbuka terhadap kebenaran serta memerangi ketidak adilan dan diskriminasi memang tidah mudah dilakukan. Banyak pihak yang tidak siap untuk membuka diri dan berkata ”Tidak” untuk diskriminasi dan penindasan terhadap entitas yang lain. Terakhir kita bisa melihat bagaimana, sebuah peringatan Hari HAM dan Antitraficking se Dunia di balai Pemuda Surabaya -yang digelar oleh beberapa lembaga pemerhati HAM- harus dibubarkan dengan paksa oleh kelompok yang menamakan dirinya Syarikat Penanggulan Komunis Gaya Baru (SP KGB).[21] Pembubaran ini dilakukan karena dalam acara tersebut akan diputar film shadow play, film dokumenter yang mengisahkan kesaksian korban G.30.S.

 

Jika semangat untuk berdialog dan hidup bersama-sama dalam keadilan dan antidiskriminasi tidak dimiliki, agaknya sulit bangsa ini untuk melakukan berbagai upaya rekonsiliasi atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM di masa lalu. Lebih parah lagi ketika UU KKR yang bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk menggapai itu akhirnya batal demi hukum tanpa ada ’pengganti’ atas keberadaan KKR secara fungsional.

 

UU KKR Dan Nasib Rekonsiliasi Pelanggaran HAM di masa lalu

Munculnya gagasan Komisi Kebenaran diilhami dari gerakan di Afrika Selatan yang melahirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada saat yang bersamaan, tim khusus yang digawangi oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M sedang menyusun UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ditengah pembahasan UU No 26 tersebut muncul aspirasi dari masyarakat tentang bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan. Dalam aturan ketatanegaraan, UU tidak berlaku surut. UU sifatnya permanen, yakni ke depan. Setelah dilakukan pembahasan panjang, tim menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah pengadilan ad hoc yang dapat menangani berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu karenanya dibutuhkan persetujuan DPR, sebelum dibentuk oleh pemerintah.

 

Meski bisa saja pengadilan ad hoc berlaku surut, tetapi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidaklah mudah. Berbagai problem muncul seperti sulitnya mengumpulkan bukti, saksi yang bertebaran, belum lagi soal biaya. Oleh karena itu diperlukan sarana lain dalam membantu penyelesaian kasus kejahatan berat HAM masa lalu di luar peradilan sehingga bisa menawarkan solusi. Bila jalan mencapai solusi hukum buntu, maka agar menimbulkan dampak buruk di tengah masyarakat dibutuhkan sebuah solusi diluar, yakni rekonsiliasi yang mempertemukan korban dan pelaku pelanggaran HAM.

 

Dengan diundangkannya UU No 27/2000 sebagai paying hokum atas nantinya maka terdapat dua perangkat hukum yang berjalan bersama-sama dalam menangani kasus pelanggaran berat HAM. Harapannya dengan dua perangkat ini pelanggaran masa lalu –seperti peristiwa 1965 dan operasi militer di Aceh- bisa dilakukan dengan in court system (melalui Pengadilan HAM) dan dan bisa didukung dengan out court system (melalui KKR) bila terjadi kemandekan. Harapannya, penanganan kasus-kasus HAM di masa mendatang cukup diselesaikan melalui in court system, melalui pengadilan HAM.

 

Lemahnya aspek yurisis yang bisa memback up pasal-pasal di UU KKR menjadikan operasional dari UU ini mandeg. Banyak Judisial review yang diajukan untuk menguji UU yang ditelorkan sejak zaman Megawati ini. Buntutnya pada 7 Desember 2006 UU KKR dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena memilki kelemahan yuridis. Salah satunya adalah pasala yang berkait dengan pengajuan amnesty kepada presiden seperti yang diatur dalam pasal 27 UU KKR yang hal ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Padahal pasal 27 itu sangat berkaitan dengan pasal-pasal lainnya. Menurut Ketua MK, Jimly As Sidiqie dengan dicabutya UU ini bukan berarti menutup upaya penyelesaian pelangaran HAM. Pemerintah bisa menyusun UU baru atau menempuh upaya penyelesaian kasus HAM melalui jalur politik. [22]

 

Dengan dicabutnya UU ini, maka proses yang berkaitan dengan KKR berakhir, termasuk seleksi 42 anggota KKR. Menurut Yusril Ihza Mahendara upaya untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran HAM bisa ditempuh melalui jalur melalui Pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad hoc. Sedangkan rekonsiliasi menurut Yusril lebih baik dilakukan secara alami tanpa formalitas dengan membentuk komisi. Fadjroel Rahman –salah satu calon anggota KKR yang urung dibentuk- sangat kecewa dengan dicabuitnya UU ini. Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara kesejahteraan itu menilai statemen Yusril diatas adalah cerminan watak pemerintah yang masa bodoh terhadap ungensitas fungsi KKR dalam menyelesaikan problem HAM di masa lalu.[23]

 

Fadjroel melakukan pengkritisan atas kebijakan tersebut. Dalam artikelnya yang berjudul Selamat Datang Impunitas, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap UU KKR yang belum sempat difungsikan tetapi telah dibekukan karena dianggap bertentangn dengan Undang-Undang. Fadjroel kemudian mengajak kepada korban dan lembaga HAM serta pemerintah untuk UU baru yang dapat memenuhi tujuan dari KKR yaitu hak atas kebenaran, keadilan dan rehabilitasi yang tidak akan tercover hanya dengan Pengadilan HAM. [24]

 

Senada dengan Fadjroel, Fajri Mei A Gofar, Peneliti pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), menilai putusan MK tersebut telah mengubur agenda reformasi untuk mewujudkan keadilan transisional. Keadilan Transisional adalah keberanian politik untuk sekali dan selamanya memutuskan mata rantai impunitas atas dasar keadilan bagi korban HAM dan hukuman bagi pelaku. Fajri menambahkan bahwa keberadaan KKR sangat penting untuk melengkapi Pengadilan HAM karena tidak semua persoalan HAM diselesaikan dalam pengadilan HAM. Dan kedua perangkat hukum ini adalah mekanisme yang diharapkan untuk menyelesaikan persoalan keadilan transisional. Tidak berlakuanya UU KKR bisa berdampak tidak dipulihkannya hak-hak korban dan semakin menjauhnya visi rekonsiliasi. [25] - L. Riansyah

 

[1] Jawa Pos, 12 Desember 2006

[2] Jawa Pos, 13 Desember 2006

[3] Jawa Pos, 13 Desember 2006

[4] Jawa Pos, 15 Desember 2006

[5] Kompas, 11 Desember 2006

[6] Surya, 1 Desember 2006

[7] ibid

[8] Kompas, 9 Desember 2006

[9] Kompas, 19 Desember 2006

[10] Jawa Pos, 21 Nopember 2006

[11] Kompas, 9 Desember 2006

[12] Jawa pos, 14 Desember 2006

[13] Jawa Pos, 16 Nopember 2006

[14] Kompas, 11 Desember 2006

[15] Kompas,  11 Desember 2006

[16] Kompas, 13 Desember 2006

[17] Kompas, 11 Desember 2006

[18] Surya, 13 Desember 2006

[19] Kompas, 11 Desember 2006

[20] Kompas 13 Desember 2006

[21] Surya 13 Desember 2006

[22] Surya 8 Desember 2006

[23] Kompas, 19 Desember 2006

[24] Kompas, 11 Desember 2006

[25] Kompas, 9 Desember 2006

Source : http://www.puspek.averroes.or.id/2008/07/11/perjuangan-ham-dan-ikhtiar-penghapusan-diskriminasi-di-indonesia/

 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty