The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama PDF Print E-mail
Monday, 08 November 2010 13:03

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NO.: ¡Ä¡Ä¡Ä TAHUN 2003 

TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : 
a. bahwa Negara Republik 
Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bertanggung jawab 
untuk menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis, aman 
sejahtera lahir dan batin; 

b. bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan 
realitas, kekayaan dan kekuatan bangsa serta anugerah Tuhan yang 
patut disyukuri namun di sisi lain kemajemukan itu dapat 
mengundang kerawanan sosial yang dapat mengganggu kerukunan 
umat beragama dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang 
harus diwaspadai; 

c. bahwa kerawanan sosial dapat terjadi akibat faktor- 
faktor non agama seperti kesenjangan ekonomi, politik, sosial 
budaya, dan faktor-faktor agama seperti pendirian rumah ibadah, 
penyiaran agama, penodaan agama, peringatan hari-hari besar 
keagamaan, perkawinan antar pemeluk beda agama serta bantuan 
keagamaan dari pihak asing; 

d. bahwa dalam usaha mengatasi kerawanan sosial serta 
mewujudkan, memelihara dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang 
rukun, saling pengertian, saling menghormati diperlukan pengaturan 
yang lebih seksama dan terarah melalui perundang-undangan; 

e. bahwa aturan-aturan hukum dapat berfungsi sebagai 
instrumen perekayasa sosial agar terwujud kehidupan 
masyarakat dan bangsa yang lebih harmonis, namun peraturan- 
peraturan yang ada sekarang yang berkaitan dengan kerukunan umat 
beragama kurang memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hukum 
masyarakat sehingga diperlukan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. 


Mengingat :

 

1. Pasal 5 Ayat (1), pasal 20,pasal 
29 ayat (1) dan (2), dan pasal 31 ayat (3) UUD 1945; 

2.
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 2004; 

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. 


DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG 
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA. 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

(1)Agama adalah agama yang dianut 
penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. 

(2)Kerukunan umat beragama adalah kondisi hubungan antar umat 
beragama yang ditandai oleh adanya suasana harmonis, serasi, 
damai, akrab, saling menghormati,toleran dan kerjasama dalam 
kehidupan bermasyarakat baik intern maupun antar umat beragama. 

(3)Pemerintah adalah pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan atau 
kota. 

(4)Penyiaran agama adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat 
dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama baik 
melalui media cetak, elektronik maupun komunikasi lisan. 

(5)Bantuan asing keagamaan adalah segala bantuan dari luar negeri 
untuk lembaga keagamaan di Indonesia baik berupa tenaga, dana, sarana 
maupun prasarana keagamaan lainnya. 

(6)Lembaga keagamaan adalah organisasi, perkumpulan, yayasan dan 
bentuk kelembagaan lainnya termasuk kelompok orang yang usahanya 
bertujuan membina, mengembangkan dan atau menyiarkan agama yang 
dari segi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah termasuk dalam ruang 
lingkup tugas dan wewenang Departemen Agama. 

(7)Peringatan hari besar keagamaan adalah upacara keagamaan yang 
diselenggarakan oleh komunitas agama tertentu yang menurut ajaran 
agama yang bersangkutan bukan merupakan ibadah atau kebaktian 
khusus. 

(8)Tempat ibadah umum adalah segala bangunan fisik yang khusus 
dipergunakan sebagai tempat ibadah secara berkala oleh umatnya. 

(9)Kebebasan beragama adalah kebebasan atau kemerdekaan setiap 
penduduk Indonesia untuk memeluk agama tertentu dan beribadat menurut 
ajaran agama yang dianutnya. 

(10)Pendidikan agama adalah pendidikan agama sebagaimana yang 
diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pendidikan 
nasional. 

(11)Perkawinan antar pemeluk beda agama adalah suatu perkawinan 
dimana kedua belah pihak memeluk agama yang berbeda. 

(12)Pengangkatan anak beda agama adalah pengangkatan anak yang 
berbeda agama antara orang tua anak yang diangkat dengan calon orang 
tua angkat. 

(13)Pemakaman jenazah adalah keseluruhan upacara keagamaan dalam 
proses perawatan dan penguburan jenazah. 

BAB II 


ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kerukunan Umat 
Beragama ini 
ialah: 
(1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 

(2) Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah agamanya; 

(3) Kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum; 

(4) Negara tidak mencampuri ajaran/doktrin agama; 

(5) Pengakuan adanya perbedaan; 

(6) Toleransi, tolong-menolong dan kerjasama; 

(7) Ketertiban dan keserasian hubungan antar 
warganegara dan penduduk Indonesia. 

Pasal 3 
Tujuan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama adalah untuk 
memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama yang dinamis 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 4 
Setiap pemeluk agama berhak memperoleh perlindungan dalam 
melaksanakan ajaran agamanya. 

Pasal 5 
Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan keagamaan sesuai 
kemampuan, secara adil dan proporsional. 

Pasal 6 
Setiap pemeluk agama berkewajiban memelihara ajaran dan nilai-nilai 
luhur agama, serta menjauhkan diri dari usaha yang akan merusak ajaran 
agama. 

Pasal 7 
Setiap pemeluk agama berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama 
serta menjaga persatuan dan kesatuan nasional. 

BAB IV 
PENYIARAN AGAMA 

Pasal 8 
(1) Penyiaran agama harus memperhatikan kewajiban 
memelihara kerukunan umat beragama sebagaimana tersebut dalam pasal 7. 

(2) Penyiaran agama harus dilandaskan pada penghormatan 
terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama dan 
melakukan ibadah menurut agamanya. 

(3) Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk 
ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah 
memeluk/menganut agama lain. 

(4) Penyiaran agama tidak dibenarkan dengan menggunakan 
bujukan atau pemaksaan dengan atau tanpa pemberian barang dan 
pemberian dalam bentuk apapun agar orang atau kelompok orang 
yang telah memeluk agama lain berpindah dan memeluk agama yang 
disiarkan tersebut. 

BAB V 
BANTUAN ASING KEAGAMAAN 

Pasal 9 
(1) Bantuan keagamaan dari luar negeri baik yang ditujukan 
untuk perorangan maupun lembaga keagamaan harus sepengetahuan 
pemerintah. 


(2) Penggunaan tenaga asing keagamaan harus mendapat 
izin dari pemerintah. 

BAB VI 
PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN 

Pasal 10 

(1) Pemeluk agama berhak menyelenggarakan perayaan dan 
peringatan hari-hari besar keagamaan, sesuai dengan ajaran agamanya. 

(2) Peringatan hari besar keagamaan pada prinsipnya hanya 
diikuti oleh pemeluk agama yang bersangkutan; 

(3) Perayaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan 
dilaksanakan dengan kewajiban memelihara kerukunan umat beragama dan 
keutuhan bangsa. 

BAB VII 
PENDIRIAN TEMPAT IBADAH UMUM 

Pasal 11 
(1) Pendirian tempat ibadah umum didasarkan atas kebutuhan 
dengan memperhatikan kerukunan umat beragama sebagaimana tersebut 
dalam pasal 7. 

(2) Pendirian tempat ibadah umum tidak boleh melanggar 
hukum, mengganggu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. 

Pasal 12 
(1) Setiap pendirian tempat ibadah umum harus 
mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah. 

(2) Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan pendapat 
Kepala Kantor Departemen Agama setempat, planologi, dan kondisi 
setempat. 

(3) Pemerintah dapat meminta pendapat dari organisasi 
keagamaan dan pemuka agama atau pemuka masyarakat setempat. 

(4) Jika terjadi perselisihan dalam pendirian tempat ibadah 
umum, maka pemerintah harus segera mengadakan penyelesaian yang adil 
dan tidak memihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB VIII 
PENGUBURAN JENAZAH 

Pasal 13 
(1) Upacara keagamaan penguburan jenazah dilaksanakan menurut 
ajaran agama orang yang meninggal dunia. 

(2) Orang yang tidak jelas agamanya, penguburannya 
dilaksanakan berdasarkan kesaksian anggota keluarga terdekat atau 
berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas lingkungan 
masyarakat setempat. 

BAB IX 
PENDIDIKAN AGAMA 

Pasal 14 
(1) Pelaksanaan pendidikan agama harus sesuai dengan Undang- 
Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. 

(2) Pendidikan agama harus dapat mewujudkan keharmonisan, 
kerukunan dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain. 

(3) Pendidikan agama tidak boleh menumbuhkan rasa 
kebencian, permusuhan, meresahkan dan merendahkan agama lain. 

BAB X 
PERKAWINAN ANTAR PEMELUK BEDA AGAMA 

Pasal 15 
(1) Perkawinan pada prinsipnya hanya dilakukan oleh 
pasangan laki-laki dan perempuan yang seagama. 

(2) Jika terjadi perkawinan antar pemeluk beda agama maka 
dicatatkan sesuai dengan hukum agama yang disepakati kedua belah 
pihak. 

BAB XI 
PENGANGKATAN ANAK BEDA AGAMA 

Pasal 16 
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
seagama dengan kedua atau salah satu orang tua kandung dari anak 
dimaksud. 

(2) Dalam hal agama orang tua anak tidak diketahui, maka 
agama anak mengikuti agama yang dianut oleh mayoritas 
lingkungan masyarakat setempat. 

BAB XII 
PENODAAN, PENGHINAAN DAN PENYALAHGUNAAN AGAMA 

Pasal 17 
(1) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk 
melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di 
Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan 
kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. 

(2) Setiap orang dilarang menghimpun atau menggerakkan 
orang lain dengan mengatasnamakan agama untuk melakukan 
tindakan yang merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat 
dan atau eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 
(1) Barang siapa yang melanggar pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
atau 14, diberikan teguran atau peringatan hukum oleh pihak-pihak 
yang berwenang agar semua pelanggaran tersebut dihentikan dan tidak 
diulangi kembali, dan apabila dilakukan kembali maka kepadanya 
diancam dengan ketentuan pidana paling lama 3 tahun penjara. 

(2) Bantuan tenaga asing keagamaan yang tidak melalui 
prosedur dan persyaratan administrasi keimigrasian seperti dimaksud 
pada pasal 9 ayat 1 dan 2, maka secara paksa oleh instansi 
yang berwenang untuk dideportasikan ke negara asalnya; sedangkan 
bantuan asing keagamaan lainnya seperti buku-buku, barang dan uang 
dapat dicekal secara hukum. 

Pasal 19 
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 156 a 
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perkataan 
atau melakukan perbuatan: 
(a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan 
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

(b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama 
apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan lain. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 
(1) Dengan berlakunya Undang-Undang Kerukunan Umat 
Beragama ini maka Undang-Undang No. I/PNPS/1965 Jo Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama beserta segala peraturan-peraturan pelaksanaannya 
yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan kerukunan umat 
beragama dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Undang-undang ini dinyatakan mulai berlaku sejak 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
Pada Tanggal, 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
Pada Tanggal, 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA

 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty