The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama (2011) PDF Print E-mail
Monday, 26 September 2011 16:47

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.    bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaaannya itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    bahwa dalam upaya mewujudkan hubungan yang tertib dan harmonis an tar umat beragama, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleran dan tanpa diskriminasi;

c.    bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerukunan umat beragama belum memadai untuk mewujudkan kerukuanan umat beragama secara komprehensif;

d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang ten tang Kerukunan Umat Beragama.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28E ayat (l),dan Pasal 29 Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG  TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.    Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oIeh penduduk Indonesia.

2.    Umat beragama adaIah pemeIuk agama.

3.    Kerukunan Umat Beragama adaIah kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toIeran, dan kerjasama daIam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat beragama di dalam Negara Kesatuan RepubIik Indonesia berdasarkan PancasiIa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.    Penodaan Agama adalah setiap perbuatan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau meIakukan kegiatan­kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok aj aran agama i tu.

5.    Pendidikan Agama adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mendidik peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

6.    Penyiaran Agama adaIah segaIa bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama, baik meIalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi Iisan.

7.    Rumah Ibadat adaIah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeIuk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keIuarga.

8.    Tempat Ibadat adalah tempat yang digunakan untuk beribadat bagi para pemeIuk masing-masing agama.

9.    Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adaIah forum yang dibentuk oIeh masyarakat dan difasilitasi oIeh Pemerintah dalam rangka membangun, memeIihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

10.   Peringatan Hari Besar Keagamaan adaIah upacara keagamaan yang diselenggarakan oIeh komunitas agama tertentu yang menurut ajaran agama yang bersangkutan, bukan merupakan ibadat atau kebaktian khusus.

11.   Setiap orang adaIah orang perseorangan atau korporasi.

12.   Pemerintah Pusat yang seIanjutnya disebut pemerintah adaIah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13.   Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah.

14.   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Kerukunan Umat Beragama berasaskan:

a. toleransi;

b. kebersamaan;

c. non diskriminasi; dan

d. ketertiban.

Pasal 3

Kerukunan umat beragama bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

 

Pasal 5

Setiap umat beragama berhak:

a.    mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

b.    memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan spiritualnya; dan

c.    menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan, dan kepatutan.

Pasal 6

Setiap umat beragama berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pemaksaan untuk ikut serta dalam kerusuhan sosial; dan

c. tindakan diskriminasi.

 

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap umat beragama wajib:

a.    memelihara kerukunan umat beragama;

b.    meningkatkan pemahaman ajaran agamanya; dan

c.    mencegah terjadinya tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya terhadap umat beragama lain.

BABIII

PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama diselenggarakan kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama.

(2) Penyelenggaraan Kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perayaan dan peringatan hari besar keagamaan;

b. penyebarluasan agama;

c. pemakaman jenazah; dan

d. pendirian tempat ibadat.

 

Bagian Kedua

Perayaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan

Pasal 9

(1) Umat beragama berhak menyelenggarakan perayaan dan peringatan hari besar keagamaan, sesuai dengan ajaran agamanya.

(2) Perayaan dan peringatan hari besar k agamaan pada prinsipnya hanya diakui oleh umat beragama yang bersangkutan.

(3) Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dengan kewajiban memelihara kerukunan umat beragama dan keu tuhan bangsa.

Pasal 10

(1) Perayaan hari besar keagamaan dapat dihadiri oleh umat beragama lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.

(2) Umat beragama lain dapat turut menghormati perayaan hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

 

Bagian Ketiga

Penyebarluasan Agama

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Penyebarluasan agama dilakukan melalui pendidikan dan penyiaran agama.

 

Pasal 12

Penyebarluasaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing­masing sebagai umat beragama yang berdasarkan Pancasila.

 

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

(2) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:

a. orang tua;

b. masyarakat; dan

c. Pemerintah.

(3) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a.    meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b.    meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing­masing;

c.    menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang maupun anggota masyarakat;

d.    mengembangkan kepribadian umat beragama untuk memahami ajaran agamanya secara optimal;

e.    mengembangkan wawasan multikultural dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat;

f.     menghormati hak dan kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan kewajiban agamanya;

g.    rasa hormat terhadap umat beragama lainnya, identitas agamanya, nilai-nilai agamanya dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang berbeda-beda dari ajaran agamanya sendiri; dan

h.    mempersiapkan umat beragama untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.

 

Pasal 14

Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan agama anaknya dan orang yang tinggal dalam satu rumah.

Pasal 15

(1) Masyarakat mendukung proses pendidikan agama.

(2) Dukungan masyarakat dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan non-formal.

Pasal 16

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.

(3) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

Paragraf 3

Penyiaran Agama

Pasal 17

(1) Penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan beragama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama.

(2) Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama.

(3) Dalam melaksanakan penyiaran agama setiap orang wajib memelihara kerukunan umat beragama.

(4) Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama dan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pasal 18

(1) Penyiaran agarna dilakukan dengan cara:

a.    meningkatkan ketakwaan urnat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b.    menyampaikan ajaran agama kepada umat beragama;

c.    mengajak urnat beragama pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agarnanya;

d.    meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama rnasing­rna sing dan sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila;

e.    menciptakan kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalarn kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang rnaupun anggota masyarakat.

(2) Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib rnenjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat pelaksanaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penyiaran agama diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pemakaman Jenazah

Pasal 19

(1) Pemakaman jenazah dilaksanakan menurut ajaran agama orang yang rneninggal dunia.

(2) Dalam hal terdapat seseorang yang rneninggal dunia tidak diketahui agamanya, pernakaman jenazah dilaksanakan berdasarkan:

a. kesaksian anggota keluarga terdekat; atau

b. ajaran agarna yang dianut oleh rnayoritas penduduk setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pernakaman jenazah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

(1) Pemakarnan jenazah dilakukan di tempat pemakaman sesuai dengan agama yang dianut oleh orang yang rneninggal dunia.

(2) Ternpat pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan agama.

Pasal21

(1) Ternpat pemakaman jenazah yang sudah digunakan untuk memakamkan jenazah dilarang untuk dipakai melakukan pemakarnan kernbali.

(2) Dalam hal ternpat pernakaman jenazah yang sudah digunakan untuk rnernakamkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kernbali sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang rnengatur mengenai pernakaman.

Pasal22

Setiap orang yang mengantarkan jenazah ketempat pemakaman harus dilakukan dengan tertib.

Bagian Kelima

Pendirian Rumah Ibadat dan Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat Ibadat

Paragraf 1

Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 23

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.

(2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pendirian rumah ibadat juga mempertimbangkan kondisi geografis dan/ at au kearifan masyarakat setempat.

Pasal 25

(1) Setiap pendirian rumah ibadat hams mendapatkan izin dari kepala daerah setempat.

(2) lzin kepala daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat.

(3) Selain mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah setempat juga harus meminta pendapat dari organisasi keagamaan dan pemuka agama.

Pasal 26

Surat permohonan izin pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditujukan kepada kepala daerah setempat dengan dilampiri:

a. jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili;

b. surat keterangan status tanah oleh kantor agraria;

c. peta situasi dari sub dinas Tata Kota;

d. rencana gambar tempat ibadat; dan

e. daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadat.

Pasal 27

Dalam hal terjadi perselisihan pendirian rumah ibadat, Pemerintah wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat Ibadat

Pasal 28

(1) Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara:

a. untuk pemanfaatan bangunan gedung harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota;

b. untuk pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin dari pemerintahan setempat.

(2) Pemberian izin pemanfaatan bangungan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me menu hi persyaratan:

a. laik fungsi; dan

b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

Negara, pemerintah, dan masyarakat, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Pasal 30

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap umat beragama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.

Pasal 31

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Pasal 32

Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Pasal 33

Kepala daerah setempat dan pemuka agama mengawasi agar penyebaran agama tidak menimbulkan perpecahan, tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan, dan ancaman, serta tidak melanggar hukum, kemanan, dan ketertiban umum.

Pasal 34

(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah berperan melakukan:

a. pelayanan dan pembinaan;

b. pemberdayaan; dan

c. koordinasi dan konsultasi.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama.

 

BAB V

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 35

(1) Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerin tah daerah.

(2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi dan kabupatenjkota.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 36

(1) FKUB provinsi dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyakarat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupatenjkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyakarat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupatijwalikota;

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 37

(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB kabupatenjkota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupatenjkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah umat beragama setempat dengan keterwakilan minimall (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupatenjkota.

(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 38

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupatenjkota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.    membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

b.    memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

a. ketua : wakil gubernur

b. wakil Ketua: kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;

c. sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;

d. anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

a. ketua : wakil bupati/wakil walikota

b. wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;

c. sekretaris kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;

d. anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugasnya FKUB dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat untuk tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 40

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan FKUB berasal dari APBD.

BAB VI

BANTUAN LUAR NEGERI

Pasal 41

(1) Lembaga keagamaan dapat menerima bantuan luar negeri. (2) Bantuan luar negeri dapat berbentuk:

a. uang;

b. tenaga rohaniawan;

c. tenaga ahli asing; dan / atau

d. bantuan lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan luar negeri dan penggunaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 43

(1) Masyarakat melaporkan adanya konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama kepada tokoh masyarakat.

(2) Jika dalam konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tindakan pidana, maka masyarakat melaporkan kepada kepolisian.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 44

Untuk menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama, setiap orang dilarang:

a. menggunakan kata-kata yang diucapkan atapun tertulis dan/ atau tingkah laku yang mengancam umat beragama lain;

b. mencetak dan mempublikasikan tulisan dan/atau gambar yang menghina dan mengancam umat beragama lain;

c. melakukan pertunjukkan publik dengan kata-kata dan/atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain; atau

d. mendistribusikan, menunjukkan, dan memainkan rekaman, baik berupa gam bar atau suara yang menghina, mengancam, dan tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain.

Pasal 45

Setiap orang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya, dilarang:

a. ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain;

b. mendiskreditkan agama lain;

c. menganggap ajaran agamanya paling benar;

d. menyebarkan ajaran yang menyimpang;

e. menyebabkan perasaan permusuhan antar umat beragama; dan

f. menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama lain;

Pasal 46

Setiap orang dalam melakukan penyebarluasan agamanya dilarang dilaksanakan dengan cara:

a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk­bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut;

b. menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain; dan

c. melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memelukjmenganut agama lain.

Pasal 47

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok aj aran agama i tu.

Pasal 48

Setiap orang dilarang menghimpun atau menggerakkan orang lain dengan mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan yang merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Setiap orang yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atapun tertulis danjatau tingkah laku yang mengancam umat beragama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

(2) Setiap orang yang mencetak dan mempublikasikan tulisan danjatau gambar yang menghina dan mengancam umat beragama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak ....

(3) Setiap orang yang melakukan pertunjukkan publik dengan kata-kata danjatau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

(4) Setiap orang yang mendistribusikan, menunjukkan, dan memainkan rekaman, baik berupa gambar atau suara yang menghina, mengancam, dan tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp .

Pasal 50

(1) Setiap orang yang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganu t agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling ban yak Rp

(2) Setiap orang yang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya mendiskreditkan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ....

(3) Setiap orang yang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya menganggap ajaran agamanya paling benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ....

(4) Setiap orang yang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya menyebarkan ajaran yang menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ....

(5) Setiap orang yang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya menyebabkan perasaan permusuhan antar umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

(6) Setiap orang yang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

Pasal 51

(1) Setiap orang yang dalam melakukan penyebarluasan agamanya menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk­bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memelukjmenganut agama yang lain berpindah dan memelukjmenganut agama yang disiarkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ....

(2) Setiap orang yang dalam melakukan penyebarluasan agamanya menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, eetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memelukjmenganut agama yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ....

(3) Setiap orang yang dalam melakukan penyebarluasan agamanya melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

Pasal 53

Setiap orang yang menghimpun atau menggerakkan orang lain dengan mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan yang merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp .. ,

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerukunan umat beragama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang­Undang ini.

Pasal 55

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal. ..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal. ..

MENTER! HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

I. UMUM

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Esa dan Maha Benar yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku penganutnya. Karena pengalaman manusia akan ajaran yang berasal dari Tuhan itu berbeda-beda, maka agama yang ada di tengah-tengah masyarakat tidaklah satu, tapi beragam, ada Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, Konghuchu, dan ada juga sistem kepercayaan lokal seperti Tolotang (Sulawesi Selatan), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), dan Kaharingan (Kalimantan), serta ali ran kepercayaan (Jawa).

Memeluk suatu agama adalah hak bagi setiap individu, bahkan hak itu tidak boleh dipaksakan maupun dikurangi dalam keadaan apapun. Karena itu, tiap-tiap individu bisa saja memeluk suatu agama yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh individu lainnya.

Dilihat dari sisi agama dan aliran kepercayaan, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama dan kepercayaan, di negara ini, hidup dan berkembang beragam agama dan kepercayaan mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Khonghuchu, dan aliran kepercayaan. Keragaman agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia, di satu titik merupakan kekayaan kultural yang patut disyukuri, namun kekayaan kultural itu juga menyimpan potensi-potensi masalah dalam hubungan umat beragama berupa pelanggaran terhadap hak beragama, kekerasan atas nama agama, hingga perlakuan diskriminatif terhadap suatu agama tertentu, karena masing-masing agama atau sistem kepercayaan yang berbhineka itu, secara natural mengklaim bahwa hanya misi keselamatannya saja yang benar dan absah, karena itu hanya agama atau sistem kepercayaan itulah yang paling benar untuk dianut dan dipeluk oleh tiap-tiap individu. Pada titik inilah kemudian acapkali muncul masalah-masalah dalam hubungan umat beragama, mulai kekerasan atas nama agama, diskriminasi, dan bahkan konDik.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa," Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Di samping itu, dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," oleh sebab itu dalam ayat (2) Pasal 281 juga ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."

Untuk menjamin tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu, umat beragama memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan agama yang rukun, selaras, serasi, dan harmonis. Untuk itu, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragamayang dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi.

Untuk menunjang pelaksanaan jaminan konstitusi terhadap tiap-tiap penduduk dalam memeluk dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu, perlu dibentuk Undang-Undang Kerukunan Umat Beragam yang mengatur secara lebih spesifik dan menyeluruh penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Selama ini, hubungan umat beragama masih diliputi oleh hubungan yang tidak toleran, pelanggaran terhadap hak beragama, diskriminatif, dan kerap mengganggu ketertiban umum, untuk itu kerukunan umat beragama harus dilakukan dengan asas toleransi, kebersamaan, non diskriminasi dan ketertiban.

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Untuk menggapai tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama itu perlu diatur hak dan kewajiban setiap umat beragama, semen tara untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama, maka perlu ada aturan yang mengatur kegiatan-kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah:

1. peringatan hari besar;

2. penyebarluasan agama;

3. pemakaman jenazah; dan

4. pendirian rumah ibadat.

Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dengan kewajiban memelihara kerukunan umat beragama, sementara penyebarluasan agama dilakukan melalui pendidikan dan penyiaranan agama. Penyebarluasan agama yang dilakukan melalui pendidikan agama dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing dan menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, mengembangkan kepribadian umat beragama untuk memahami ajaran agamanya, menghormati hak dan kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan agamanya, menumbuhkan rasa hormat terhadap umat beragama lainnya, identitas agamanya, nilai-nilai agamanya dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang berbeda-beda dari ajaran agamanya sendiri, dan mempersiapkan umat beragama untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.

Semen tara penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan umat beragama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, di samping itu, penyiaran agarna ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk agama atau menganut agama lain serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama dan melakukan ibadat menurut agarnanya.

Pemakaman Jenazah dilaksanakan menurut ajaran agama orang yang meninggal dunia, jika terdapat seseorang yang meninggal dunia tidak diketahui agamanya, maka pemakaman jenazah dilaksanakan berdasarkan kesaksian anggota keluarga terdekat atau ajaran agama yang dianu t oleh mayoritas penduduk setempat, setiap orang yang mengantarkan jenazah ke tempat pemakarnan harus dilakukan dengan tertib.

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalarn hal terjadi perselisihan pendirian rumah ibadat pemerintah wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undanga. Di samping itu, diatur juga tentang izin pemanfaatan bangunan sebagai tempat ibadat. Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat semen tara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara. Untuk pemanfaatan bangunan gedung hams mendapat izin dari Bupati/Walikota, semen tara untuk pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin dari pemerintahan setempat.

Di sarnping itu, untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, dan menampung aspirasi ormas keagamaan serta aspirasi masyarakat dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan forum ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain mengamanatkan pembentukan FKUB, Undang-Undang ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan berperan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Peran serta masyarakat itu dilakukan oleh orang perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media massa.

Untuk menjamin penyelenggaraan kerukunan umat beragama diatur juga ketentuan-ketentuan larangan dan pidana.

Akhirnya keseluruhan ketentuan-ketentuan atau atauran-atauran dalam Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama ini dimaksudkan untuk menjamin hak beragama dan beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu, agar tercipta kehidupan keagamaan yang harmonis, toleran, dan tanpa diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah dalam penyelengaraan kerukunan umat beragama dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati antara sesama umat beragama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilandasi semangat untuk mencapai kepentingan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama tidak membeda­bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilakukan dengan berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik" adalah perlindungan yang diberikan agar umat beragama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlindungan dari pemaksaan untuk ikut serta dalam kerusuhan so sial" adalah perlindungan yang diberikan agar umat beragama tidak dipaksa untuk terlibat dalam kerusuhan so sial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlindungan dari tindakan diskriminasi" adalah perlindungan yang diberikan agar umat beragama tidak dipaksa untuk ikut serta dalam kegiatan yang membedakan umat beragama, berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perayaan hari besar keagamaan" adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk merayakan suatu peristiwa keagamaan seperti antara lain perayaan Natal, perayaan Idul Fitri, perayaan hari raya galungan, perayaan hari raya Waisak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peringatan hari besar keagamaan" adalah kegiatan yang dilakukan unt k memperingati hari penting keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW peringatan wafatnya Isa Al-masih, peringatan 1 Muharam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "multikultural" adalah pandangan seseorang ten tang ragam kehidupan di dunia atau pun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman yang ada dalam masyarakat menyangkut nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut.

Yang dimaksud dengan "kemajemukan" adalah pandangan seseorang tentang keragaman agama yang hidup di dalam masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Dikarenakan proses interaksi pertama kali terjadi pada anak adalah dengan orang tua, sehingga penanaman nilai Ketuhanan, pembiasaan yang baik, penanaman nilai-nilai agama yang kuat, penanarnan nilai­nilai yang baik serta pengembangan intelektual anak haruslah dirnulai orang tua semenjak anak masih kecil. Tanggung jawab orang tua atas pendidikan agama terhadap orang yang tinggal dalam satu rurnah tentunya ditujukan bagi setiap orang yang memiliki agama yang sarna dengan pemilik rumah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan nonforrnal" adalah lembaga pendidikan luar sekolah, seperti dalam agama Islam terdapat pendidikan nonformal diniah, TPA (Taman Pendidikan Al­Qur'an), atau TPQ yang ada di mushola atau masjid. Dalam agarna Protestan terdapat pendidikan nonformal Sekolah Minggu.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi geografis" adalah suatu kondisi dimana umat beragama sulit menjangkau temp at ibadahnya, karena wilayahnya terpisahkan oleh hutan, pegunungan, dan Iaut. Yang dimaksud dengan "kearifan masyarakat setempat" adalah nilai keberagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat yang memberikan toleransi terhadap hubungan antar umat beragama mayoritas dan minoritas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemerintahan setempat" adalah pejabat yang berwenang di wilayah tersebut, misalnya: kepala desajlurah dan camat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "laik fungsi" adalah kondisi bangunan berdasarkan peryaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan dan pembinaan" meliputi pemberian bantuan kegiatan keagamaan, sarana ibadat, pembinaan ormas keagamaan, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....

 

Sumber : 1 Agustus 2011, Tim Kerja PUU DPR RI 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 26 September 2011 16:53
 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty