The Indonesian Anti Discrimination Movement (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi-GANDI)

UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis PDF Print E-mail
Monday, 18 May 2009 14:27

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa umat manusia berkedudukan sama di

hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia

dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama

tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;

b. bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

c. bahwa segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas

perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras

dan etnis;

d. bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam

kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi

hubungan kekeluargaan, persaudaraan,

persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan,

dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga

negara yang pada dasarnya selalu hidup

berdampingan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Mengingat . . .

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B

ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang

Pengesahan
International Convention on The

Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965

(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN

DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk

pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan

berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan

pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan,

atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan

dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik,

ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Ras . . .

- 3 -

2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik

dan garis keturunan.

3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan

kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma

bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

4. Warga Negara adalah penduduk negara atau bangsa

Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran,

atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan

kewajiban.

5. Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan

yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan,

pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan

pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan

atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik,

ekonomi, sosial, dan budaya.

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau

korporasi.

7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan

yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum

maupun bukan badan hukum.

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya

disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang

kedudukannya setingkat dengan lembaga negara

lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak

asasi manusia.

9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II . . .

- 4 -

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan

berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan

nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

(2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai

kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan dengan tetap

memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan

hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pasal 3

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan

mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan,

perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan

bermata pencaharian di antara warga negara yang pada

dasarnya selalu hidup berdampingan.

BAB III

TINDAKAN DISKRIMINATIF

Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

a. memperlakukan pembedaan, pengecualian,

pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan

etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau

pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan

hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu

kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan

budaya; atau

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang

karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. membuat . . .

- 5 -

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan,

ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum

atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca

oleh orang lain;

2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata

tertentu di tempat umum atau tempat lainnya

yang dapat didengar orang lain;

3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda,

kata-kata, atau gambar di tempat umum atau

tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain;

atau

4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan,

pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan

kekerasan, atau perampasan kemerdekaan

berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

BAB IV

PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

Pasal 5

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan

dengan memberikan:

a. perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di

dalam hukum kepada semua warga negara untuk

hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;

b. jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa

perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang

membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan

penggunaan hak sebagai warga negara; dan

c. pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya

pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui

penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 6 . . .

- 6 -

Pasal 6

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk

tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta

melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah

dan pemerintah daerah wajib:

a. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap

warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi

ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara

efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap

tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses

peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh

pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil

atas segala kerugian dan penderitaan akibat

diskriminasi ras dan etnis;

c. mendukung dan mendorong upaya penghapusan

diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur

negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

dan

d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui,

mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan

perundang-undangan yang mengandung diskriminasi

ras dan etnis.

BAB V . . .

- 7 -

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap segala bentuk upaya

penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan

oleh Komnas HAM.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan

pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai

berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan

etnis;

b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang

perseorangan, kelompok masyarakat, atau

lembaga publik atau swasta yang diduga

melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;

c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan

pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan

penilaian terhadap tindakan yang mengandung

diskriminasi ras dan etnis;

d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat dalam

penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras

dan etnis; dan

e. pemberian rekomendasi kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

melakukan pengawasan kepada pemerintah yang

tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI . . .

- 8 -

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA WARGA NEGARA

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 9

Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang

sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi,

sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.

Pasal 10

Setiap warga negara wajib:

a. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan

etnis; dan

b. memberikan informasi yang benar dan bertanggung

jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui

terjadinya diskriminasi ras dan etnis;

Bagian Kedua

Peran Serta Warga Negara

Pasal 11

Setiap warga negara berperan serta dalam upaya

penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap

diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 12

Peran serta warga negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 dilaksanakan dengan cara:

a. meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan

pemberdayaan anggota masyarakat;

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta

kepeloporan masyarakat;

c. menumbuhkan . . .

- 9 -

c. menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat

untuk melakukan pengawasan sosial; dan

d. memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan

informasi yang benar dan bertanggung jawab.

BAB VII

GANTI KERUGIAN

Pasal 13

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian

melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras

dan etnis yang merugikan dirinya.

Pasal 14

Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersamasama

berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui

pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis

yang merugikan dirinya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan,

pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan

pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau

pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak

asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu

kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah).

Pasal 16 . . .

- 10 -

Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian

atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan

diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan

nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan

cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan

kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4,

dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masingmasing

ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 18

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan

Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa

restitusi atau pemulihan hak korban.

Pasal 19

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi

apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang

yang bertindak untuk dan/atau atas nama

korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik

sendiri maupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka

penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan

terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 20 . . .

- 11 -

Pasal 20

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan

untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan

disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus

berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di

tempat tinggal pengurusnya.

Pasal 21

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap

pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap

korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3

(tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa

pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan

hukum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang mengatur atau

berkaitan dengan ras dan etnis, dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

I. UMUM

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha

Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban

yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras

atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan

tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak

bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis

tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat

menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan

etnis dalam masyarakat dan negara.

Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam

berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis,

berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah

dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku

musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya

konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di

Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi

atas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja

atau dalam kehidupan sosial ekonomi. Akhir-akhir ini di Indonesia

sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan

pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan

pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya

ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam

hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.

Konflik . . .

- 2 -

Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat

yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara

keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional

yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan

kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan

keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan

persahabatan antarbangsa.

Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah

mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental,

dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasional

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang

disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis

Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia

sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi

konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

tentang Pengesahan International
Convention on The Elimination of AllForms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain

meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia

bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan

etnis.

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia pada

dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang

mengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentuk

diskriminasi ras dan etnis, tetapi masih belum memadai untuk

mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan

etnis dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan . . .

- 3 -

Berdasarkan pandangan dan pertimbangan di atas, dalam Undang-

Undang ini diatur mengenai:

1. asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;

2. tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;

3. pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami

tindakan diskriminasi ras dan etnis;

4. penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala

bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh

warga negara;

5. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan

diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM;

6. hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam

mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

7. kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan

diskriminasi ras dan etnis;

8. gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis;

dan

9. pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan

berupa:

a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau

pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang

mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan,

perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan

dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi,

sosial, dan budaya; dan

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena

perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan

tertentu.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan perwujudan komitmen

Indonesia untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia.

II. PASAL . . .

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “nilai-nilai agama” adalah

nilai-nilai yang dianut oleh setiap agama yang mengatur tata hubungan

manusia dengan manusia serta lingkungannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pembatasan dalam ketentuan ini, misalnya pembatasan

seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki

suatu lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu

jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis

tertentu.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah

tempat yang, antara lain, disinggahi atau

dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orangorang,

seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat

parkir, transportasi umum, media massa.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3 . . .

- 5 -

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah suatu kumpulan

atau kelompok orang yang saling mengikat diri antara satu dan

yang lain

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dengan adanya ketentuan ini, Komnas HAM perlu

menyesuaikan struktur organisasinya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini pengawasan dimaksudkan untuk

mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat atau

daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil

sesuai kebutuhan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

- 6 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Komnas HAM mengusulkan kepada DPR RI dan

DPRD untuk melakukan tindakan yang sesuai

dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya jika

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam

keputusan Komnas HAM pemerintah tidak

menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh

Komnas HAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “hak-hak sipil”, antara lain hak untuk:

a. bebas berpergian dan berpindah tempat dan berdomisili

dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

b. meninggalkan dan kembali ke wilayah negara kesatuan

Republik Indonesia;

c. mempertahankan kewarganegaraan;

d. membentuk keluarga, memilih pasangan hidup dan

melanjutkan keturunan;

e. memiliki harta milik atas nama sendiri maupun bersama

dengan orang lain;

f. berpikir, berperasaan, berekspresi dan mengeluarkan

pendapat dengan bebas;

g. menggunakan bahasa apa pun dengan bebas;

h. berkumpul dan berserikat dengan bebas dan damai; dan

i. mendapatkan informasi.

Yang dimaksud dengan “hak-hak politik”, antara lain hak untuk:

a. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, lembaga

peradilan dan badan-badan administrasi publik lainnya;

b. mendapat rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap

kekerasan ras dan etnis baik kekerasan fisik, sosial maupun

psikis baik disebabkan oleh aparatur pemerintah atau oleh

perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi tertentu;

c. berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dalam

kegiatan publik pada tingkat apa pun; dan

d. berpartisipasi dalam bela negara.

Yang . . .

- 7 -

Yang dimaksud dengan “hak-hak ekonomi”, antara lain hak

untuk:

a. berusaha mencari penghidupan yang layak di seluruh

wilayah negara Indonesia;

b. bekerja, memilih pekerjaan, memiliki kondisi kerja yang adil

dan diinginkan;

c. mendapat gaji yang pantas sesuai dengan pekerjaan dan

sistem penggajian;

d. membentuk dan menjadi anggota dari serikat pekerja;

e. memperoleh perlindungan terhadap pengangguran; dan

f. memiliki perumahan.

Yang dimaksud dengan “hak-hak sosial dan budaya”, antara lain

hak untuk:

a. memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan

sosial dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya;

b. memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama atas segala

bentuk pelayanan umum;

c. memperoleh kesempatan dan berpartisipasi dalam peristiwaperistiwa

budaya, sosial, dan ekonomi;

d. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengekspresikan

budayanya;

e. menikmati, mendapatkan dan memperoleh jaminan atas

terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan

untuk mencerdaskan dan/atau menambah keterampilannya,

tanpa membedakan ras dan etnis; dan

f. menyelenggarakan pendidikan tanpa memperhatikan ciri

khas ras dan etnisnya.

Pasal 10

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan jika akan terjadi diskriminasi

ras dan etnis, warga negara secara bertanggung jawab dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Huruf b

Informasi yang disampaikan kepada pihak berwenang,

dalam hal ini Komnas HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan,

dapat berupa keterangan dan barang bukti yang berkaitan

dengan usaha atau kegiatan yang bersifat diskriminasi ras

dan etnis yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi.

Pasal 11 . . .

- 8 -

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan dan organisasi nonpemerintah

mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam

menyelenggarakan segala upaya terarah dan bertanggung jawab

dan yang bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan dalam

interaksi dan komunikasi antar-ras dan antar-etnis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan ”mengajukan gugatan secara bersamasama”

adalah gugatan perwakilan (
class action) dalam pasal ini

adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak

mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas

dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan

yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras

dan etnis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .

- 9 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan perundangundangan

yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan

peraturan perundang-undangan yang melengkapi atau saling

melengkapi dalam rangka mempermudah penerapan hukum.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4919

Last Updated on Monday, 18 May 2009 14:35
 

Polling

Apakah UU Kerukunan Umat Beragama diperlukan?
 

Books

  • Kewarganegaraan Indonesia

     

     

     

     

     

    Product : buku7 | Buku Kewarganegaraan Indoensia | Price/Unit : 50.00 IDR
    PEMBAHARUAN KEWARGANEGARAAN RI 
    DALAM kolom sorotan (Kompas, 18/2), Satya Arinanto menjelaskan, pokok pikiran yang membandingkan antara draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM dengan draf Panitia Kerja Pengkajian Diskriminasi (GANDI) dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB).Dalam kesempatan ini, penulis ingin menanggapi tulisan itu dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok pikiran dari draf RUU Kewarganegaraan yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR tanggal 14 Februari 2002.Beberapa pokok pikiran yang kami kemukakan, sebenarnya merupakan koreksi kritis atas Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 1958 sekaligus Rancangan UU (RUU) Kewarganegaraan RI Departemen Kehakiman dan HAM, yang meliputi prioritas penggunaan asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan RI, hak dan kewajiban warga negara, kesetaraan status hukum warga negara perempuan dan pria, pembuktian kewarganegaraan RI, dan beberapa pemikiran tentang hak asasi manusia dan aspek tranparansi dalam penyelenggaraan kewarganegaraan RI.Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Setiap warga negara harus memiliki suatu jaminan kepastian hukum yang dapat membedakan seorang warga negara dengan penduduk atau warga negara dari negara lain di negara RI.Meski sebenarnya merupakan ikhtisar UUD 1945 dan peraturan perundangan terkait, setidaknya pokok pikiran inilah yang mendasari panitia kerja (Panja) untuk memberikan dasar hukum yang layak bagi pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dalam RUU Kewarganegaraan yang diajukan. Sehingga secara sistematika, suatu undang-undang Kewarganegaraan RI akan mampu menjawab siapa dan apa konsekuensinya (hak dan kewajiban) bila menjadi warga negara. (Kompas,13 Maret 2002)

  • cover Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI

    Product : buku5 | TIonghoa Dalam Cengkeraman SBKRI | Price/Unit : 28,000.00 IDR
    NEVER INDONESIAN ENOUGH 
    Unlike Indonesians of Arab or Indian descent, Chinese Indonesians are required to have a document that proves they are Indonesian citizens. Whenever Chinese Indonesians deal with the bureaucracy, they are obliged to produce this document. It is an integral part of their administrative experiences of birth, marriage and death. They need it to get an identity card, to enrol in an educational institution, to obtain a business license and to get a passport.Known by the acronym SBKRI, this document is compulsory for all Chinese Indonesians of 21 years of age or over, even if they were born in Indonesia to parents who were already Indonesian citizens. There is no equivalent document for other Indonesians, who simply have to show their identity card and their birth certificate. In practice, the SBKRI is a mark of ethnicity – for which Chinese must pay dearly – that passes down through the generations without end.Cultural violence.(Inside Indonesia 95,Jan-Mar 2009)

Shopping Cart

Your cart is empty